
Proses akuisisi perusahaan (merger and acquisition / M&A) melibatkan beberapa tahapan penting untuk memastikan transaksi berjalan lancar, legal, dan menguntungkan secara finansial maupun strategis.
Perusahaan pengakuisisi (acquirer) menentukan tujuan akuisisi—apakah untuk memperluas pangsa pasar, mendapatkan teknologi baru, menghilangkan kompetitor, atau melakukan diversifikasi bisnis. Pada tahap ini juga ditetapkan kriteria perusahaan target (ukuran, lokasi, profitabilitas) serta anggaran yang tersedia.
Melakukan riset pasar untuk mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan kriteria. Daftar target kemudian dipersempit melalui analisis awal terhadap profil bisnis, laporan keuangan publik (jika ada), dan reputasi pasar.
Menghubungi pihak manajemen atau pemilik perusahaan target untuk menyampaikan minat. Sebelum bertukar data sensitif, kedua belah pihak menandatangani Non-Disclosure Agreement (NDA) atau perjanjian kerahasiaan guna melindungi informasi bisnis masing-masing.
Berdasarkan informasi awal yang diberikan target, pihak pengakuisisi melakukan perhitungan valuasi kasar. Jika dinilai cocok, pengakuisisi mengajukan Letter of Intent (LOI) atau Memorandum of Understanding (MoU) yang berisi penawaran harga indikatif, struktur transaksi, dan jadwal proses selanjutnya. Dokumen ini umumnya belum mengikat secara hukum (non-binding), kecuali pada klausul tertentu seperti eksklusivitas.
Tahap paling krusial untuk memverifikasi seluruh klaim dan kondisi perusahaan target secara menyeluruh. Tim audit dan konsultan akan memeriksa berbagai aspek:
Hasil temuan dari due diligence sering kali menjadi dasar untuk menegosiasikan ulang harga atau syarat transaksi (misalnya jika ditemukan utang tersembunyi). Setelah sepakat, tim legal menyusun perjanjian definitif yang mengikat secara hukum, seperti Conditional Share Purchase Agreement (CSPA) atau Sale and Purchase Agreement (SPA).
Transaksi harus mendapatkan persetujuan resmi dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) masing-masing perusahaan. Selain itu, diperlukan izin atau pemberitahuan kepada otoritas terkait—di Indonesia misalnya melibatkan Kementerian Hukum dan HAM, OJK (jika perusahaan terbuka atau lembaga keuangan), serta KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) untuk memastikan tidak terjadi praktik monopoli.
Setelah seluruh syarat pendahuluan (conditions precedent) terpenuhi, dilakukan pembayaran dana akuisisi dan penandatanganan akta pemindahan hak atas saham atau aset di hadapan notaris. Pada titik ini, kepemilikan resmi berpindah tangan.
Tahap penggabungan sistem operasional, budaya perusahaan, manajemen, serta strategi bisnis antara perusahaan pengakuisisi dan perusahaan target agar sinergi yang ditargetkan di awal benar-benar tercapai.
Informasi Hukum ini ditulis oleh Maruli Harahap – Pengacara dan Konsultan Hukum Perusahaan. Silakan hubungi WhatsApp: 0822-7365-6308.